Bukan hanya itu, polisi juga masih menyelidiki aktor intelektual di balik insiden bentrok antara ratusan mahasiswa dan polisi yang melakukan penjagaan pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Agusrin Najamudin-Junaidi Hamsyah.
Kapolres Bengkulu, AKBP. H. Joko Suprayitno, SST, MK kepada RB kemarin mengatakan pihaknya menduga aksi unjuk rasa mahasiswa itu digerakkan aktor intelek yang sengaja ingin mengacaukan jalannya pelantikan gubernur-wakil gubernur. Untuk itu, pihaknya masih menggali informasi dari 18 orang mahasiswa yang statusnya ditetapkan Wajib Lapor (WL) itu.
‘’Untuk masing-masing koordinator lapangan (korlap) dan petinggi organisasi mahasiswa yang terlibat, akan kami periksa. Masing-masing korlap ini tentunya punya atasan lagi, akan kita telusuri terus hingga muaranya ditemukan siapa aktor yang menggerakkan massa untuk bersikap anarkhis seperti saat aksi itu,’’ papar Kapolres.
Indikasi adanya penyusupan dalam aksi mahasiswa ini diperkuat temuan polisi di lokasi demo. Polisi menemukan kantong-kantong bensin, spritus, air accu. Barang-barang berbahaya yang potensial disalahgunakan itu pasti ada yang membawa. Nah, pihak mahasiswa membantah membawa barang-barang tersebut.
‘’Untuk sampai saat ini belum ada tersangka pengrusakan yang kami tetapkan. Namun untuk pelanggaran ketertiban umum, ke-18 mahasiswa ini jelas kena. Dimana aksi para mahasiswa ini sempat membuat kegaduhan. Untuk unsur pidana, masih kami selidiki,’’ tegas
Terkait pernyataan mahasiswa yang menyatakan ada penyusup dalam barusan mahasiswa, dengan tegas dibantah Kapolres. Mengingat rencana aksi ini sudah disusun mahasiswa sejak jauh hari. Dalam artian sudah punya persiapan yang matang. ‘’Pertemuan ini tentunya membuat antar mahasiswa ini menjadi saling kenal. Tentunya mahasiswa itu sendiri tahu siapa kawan-kawannya. Tidak akan luput jika ada penyusup yang menyelinap,’’ pungkas Kapolres.
Dijamin PR III
Sementara upaya yang dilakukan Presma BEM UMB Organdi Cs yang bersikeras meminta polisi mengeluarkan 18 orang rekannya dari tahanan tidak mendapat respon dari Kapolres. Negosiasi terjalin setelah masing-masing Pembantu Rektor III yang membidangi bagian kemahasiswaan menjamin masing-masing mahasiswanya untuk bersikap kooperatif.
Ketiga Pembantu Rektor itu tidak lain Hutapia SE, ME (Unib), Hernadianto, SE, M.Si (UMB) dan Ir. Khaidir, MT (Unihaz). Setelah tercapai kesepakatan yang intinya pihak universitas masing-masing akan bertanggungjawab jika 18 mahasiswa ini melarikan diri, akhirnya Kapolres melepaskan mahasiswa dengan catatan harus melapor minimal 1 kali setiap minggunya.
‘’Tindakan-tindakan mahasiswa yang berbau anarkhis ini jelas tidak kami restui. Namun kami sebagai pihak universitas yang menaungi masing-masing mahasiswa bersangkutan ini bersedia menjamin bahwa anak didik kami ini akan bersikap kooperatif. Tujuan kami hanya satu, agar kegiatan perkuliahan mahasiswa ini tidak terganggu,’’ ujar Khaidir menuju mobilnya bersiap meninggalkan Polres.
Kritik Pengamanan Penuh
Sementara itu, pengamat masalah hukum dari Fakultas Hukum (FH) Universitas Bengkulu (Unib), Sudirman Sitepu, SH, M.Hum menilai pengamanan demo mahasiswa Senin (29/11) kemarin terkesan berlebihan. Menurutnya, kontak fisik antara mahasiswa dan polisi tidak seharusnya terjadi apabila pengamanan dilakukan secara wajar.
Dia berpendapat, menurunkan pasukan dengan kekuatan penuh hanya untuk menghadapai aksi demo mahasiswa kurang tepat. “Menghadapi kaum intelektual sudah seperti menghadapi teroris atau rombongan pemberontak yang dapat mengancam kedaulatan negara,” ungkapnya.
Dikatakan Sudirman, apa yang dilakukan aparat kepolisian selain sudah berlebihan juga sudah mengindikansikan pelanggaran HAM. “Pengamanan demo mahasiswa yang tidak seberapa jumlahnya dengan kekuatan penuh, sama artinya sudah menakut-nakuti masyarakat untuk tidak menyampaikan aspirasi. Apalagi tindakan kekerasan yang membabi buta, ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia Indonesia yang sudah berdemokrasi. Seharusnya polisi bisa memahami, tuntutan mahasiswa hari hanya agar suara mereka didengar. Mereka (mahasiswa, red) ingin bertemu dengan Mendagri untuk menyampaikan keluhan. Inikan ada di dalam undang-undang, kenapa harus dihalangi. Tinggal pihak kepolisian berkoordinasi dengan protokoler kementerian, semuanya dapat dilakukan tanpa harus ada kekerasan,” tegas Sudirman.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Bengkulu AKBP Hery Wiyanto, SH membantah pihaknya telah bertindak berlebihan. Menurutnya, yang dilakukan Polda sudah sesuai prosedur. Terkait pengerahan kekuatan penuh, menurut dia, itu sudah menjadi standar pengamanan dalam pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.
“Kami tidak berlebihan, mahasiswa sudah keterlaluan dan memprovikasi bentrokan. Contohnya saja mereka memancing emosi dengan melempari mobil Kapolda. Polda sengaja menurunkan semua jajaran petingginya, tapi tidak hanya terfokus pada titik itu. Masing-masing sesuai dengan areanya,” pungkas Hery.(sca/cuy) |
No comments:
Post a Comment